BANDA ACEH - Puluhan pekerja, guru kontrak, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mayday 2011 menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Aceh dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (2/5) di Banda Aceh. Para demonstran menuntut sistem kerja outsourcing (tenaga dari luar) dihapuskan dan tindak tegas pihak yang memberi upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Para demonstran yang mengenakan pita merah di kepala dan lengan tiba di Kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka disambut aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh yang sudah siaga dan membentuk pagar betis. Para demonstran membawa kartun berwarna yang bertuliskan antara lain, “Tolak upah murah dan laksanakan UMP 2011”, “Kerja outsourcing atau kontrak”, dan “Sahkan Qanun Ketenagakerjaan!”
Salah seorang koordinator aksi, Muhammad Arnif mengatakan, hingga kini persoalan ketenagakerjaan di Aceh belum tuntas. Menurutnya, perlu upaya serius dari Pemerintah Aceh dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini.
“Lihat saja, masalah upah murah yang tidak sesuai UMP Aceh tiap tahun terjadi dan tidak ada tindakan tegas dari eksekutif maupun legislatif. Kemudian, belum lagi sistem kerja outsourcing yang makin merajalela,” ungkapnya.
Kemudian Arnif mengatakan, hari ini dia bersama kawan-kawannya menyampaikan enam butir pernyataan sikap kepada pihak eksekutif dan legislatif. Di antaranya, meminta Pemerintah Aceh dan DPRA menghapuskan sistem kerja outsourcing, wujudkan sistem jaminan sosial bagi pekerja, tolak upah murah, ciptakan lapangan pekerjaan baru, dan beri sanksi tegas kepada pengusaha atau perusahaan yang tidak menjalankan peraturan ketenagakerjaan.
Sekitar pukul 10.50 WIB, Asisten III Setda Provinsi Aceh, H Ridwan Hasan SH MM menjumpai demonstran dan mengatakan bahwa Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sedang tidak berada di tempat. Mendengar pernyataan itu sontak demonstran meminta agar Ridwan Hasan menandatangani surat rekomendasi yang sudah mereka persiapkan.
“Saya tidak punya kewenangan untuk menandatangani surat rekomendasi itu. Jika ingin tetap bertemu Gubernur, silakan datang sore, mungkin sore Pak Gubernur baru tiba,” katanya singkat dan berlalu meninggalkan demonstran.
Para pendemo kemudian melanjutkan aksi ke Gedung DPRA. Demo digelar dalam rangka memyambut Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada 1 Mei. Dengan menggunakan sepeda motor, demonstran tiba di DPRA pada pukul 11.00 WIB. Di depan gedung wakil rakyat Aceh itu demonstran terus meneriakkan enam butir pernyataan sikap mereka yang pernah diartikulasikan di depan Kantor Gubernur Aceh.
Salah seorang koordinator aksi dari Gerakan Aktivis Muda Guru Bersatu (GAM-GB) Aceh, Tarmizi SPd menuturkan, jumlah guru kontrak di Aceh sekitar 4.000-an. Sudah lima bulan mereka belum menerima honor dan terlilit utang, karena belum bisa membayar kredit sepeda motor hingga kini.
“APBA 2011 sudah disahkan, sementara honor hingga kini belum lagi diterima. Guru kontrak juga butuh biaya untuk menghidupi keluarga mereka. Bukan itu saja, nasib guru kontrak di Aceh sangat miris, hingga kini masih banyak guru kontrak yang belum diangkat menjadi PNS,” teriaknya.
Sekitar pukul 11.30 WIB, Ketua DPRA, Hasbi Abdullah menjumpai para demonstran dan kemudian mengatakan, akan membawa rekomendasi tersebut ke dalam rapat. “Maaf, saya tidak bisa menandatanganinya sekarang,” kata Hasbi.
Setelah terus didesak, akhirnya Hasbi meneken tujuh butir rekomendasi yang ditandatangani 21 perwakilan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mayday 2011 itu. Isi dari tujuh butir rekomendasi itu, di antaranya, tuntaskan permasalahan sistem kerja kontrak outsourcing yang tidak sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kemudian, angkat guru kontrak dan perawat kontrak menjadi pegawai tetap atau PNS sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan meminta Pemerintah Aceh dan DPRA memberikan perlindungan khusus bagi pekerja anak, pekerja perempuan, dan pekerja penyandang cacat dalam menjalankan pekerjaannya.
0 komentar:
Posting Komentar